FBI Bakal Bantu Merpati Tarik uang Dari Perusahaan Bangkrut
Jumat, 14 September 2012 – 00:42 WIB

FBI Bakal Bantu Merpati Tarik uang Dari Perusahaan Bangkrut
Menurut Ferdinand, langkah hukum yang diambil Merpati itu ternyata juga dicermati Pemerintah AS. "Juli lalu FBI dan pihak Kedubes AS menanyakan apakah persidangan tersebut dilanjutkan. FBI siap membantu kami di peradilan Amerika," ucapnya.
Karenanya dalam persidangan itu pihak Hotasi juga membeberkan surat tertanggal 20 Juli 2012 dari Dirut MNA, Rudy Setyopurnomo ke Dubes RI di AS, Dinno Patti Djalal. Dalam surat tersebut, MNA minta dukungan Dubes RI di Washington untuk menarik uang USD 1 juta dari TALG. permintaan lainnya adalah agar Dubes RI membantu langkah hukum MNA yang telah membuat laporan pidana terhadap dua petinggi TALG, yakni Alan Mesner dan John Cooper.
Seperti diberitakan sebelumnya, Hotasi dan Tonny didakwa korupsi USD 1 juta terkait penyewaan dua unit pesawat dari TALG pada 2006. Alasannya, karena Merpati telah mengeluarkan dana USD 1 juta namun pesawat yang akan disewa dari TALG masih dimiliki dan dikuasai oleh pihak lain, yaitu East Dover Ltd.
JPU menganggap keputusan Hotasi selaku Dirut MNA dan Tony selaku General Manager Pengadaan Pesawat membayarkan security deposite secara cash USD 1 juta telah memperkaya TALG dan mengakibatkan kerugian negara USD 1 juta. Dalam dakwaan primair, keduanya dijerat dengan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(ara/jpnn)
JAKARTA - Merpati Nusantara Airlines (MNA) tak mau uang sewa pesawat sebesar USD 1 juta yang sudah dibayarkan ke Thirdtone Aircraft Leasing Group
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan
- Seusai Mengerjakan Soal Tes PPPK Tahap 2, Begini Pengakuan Bu Sri Peserta Tertua
- Pengadaan Jet Pribadi KPU RI Janggal, KPK Bergerak
- Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Bareskrim Periksa Staf UGM hingga KPU RI
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran