Gara-Gara Ahok Vs DPRD, Honorer K2 Bakal Puasa Enam Bulan

jpnn.com - JAKARTA - Masih belum tuntasnya masalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD menimbulkan dampak besar bagi masyarakat, tak terkecuali honorer. Menurut Sekjen Pager Nusantara M Jaenal Mustofa, gara-gara APBD DKI Jakarta belum ditetapkan, honorer kategori dua (K2) bisa harus gigit jari selama berbulan-bulan.
"Kami dapat informasi dari para kepala sekolah, setelah rapat dengan inspektorat, dinfokan kalau gaji honorer K2 ditunda sampe Juni. Ini sangat meresahkan karena kami bakalan puasa lama nih," kata Jaenal kepada JPNN.com, Senin (16/3).
Ditambahkannya, kondisi di instansi pemerintah DKI Jakarta sangat kacau. Jangankan honorer, PNS pun ikutan bingung karena tunjangan kinerja daerah (TKD) dari Januari sampai Maret juga belum turun.
"Ada kemungkinan, TKD-nya turun nanti Juni, makanya PNS DKI semuanya resah," ucapnya.
Bendahara Pager Nusantara Nurbaiti membenarkan, kalau gaji honorer akan diserahkan Juni mendatang. "Saya dapat informasinya seperti itu. Kalau Juni baru turun, betapa merananya nasib kami. Apa pemerintah tidak melihat kalau sekarang ini susah serba susah, kok ditambah susah lagi," keluh Nurbaiti yang juga jubir Pager Nusantara.
Baik Jaenal maupun Nurbaiti meminta pemerintah untuk tidak membuat suasana makin kisruh. Seharusnya pemerintah menciptakan suasana yang tenang, bukannya malah buat rakyat tambah susah. (esy/jpnn)
JAKARTA - Masih belum tuntasnya masalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan DPRD menimbulkan dampak besar bagi masyarakat,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ketua Buzzer Ditahan Kejagung dalam Kasus Perintangan Penanganan Perkara
- Ada Kabar Gembira Dari Herman Deru untuk ASN PPPK Sumsel, Simak
- TNI Gerebek Bandar Narkoba di Bima, DPR Bereaksi Begini
- CPNS dan PPPK 2024 Dilantik Bersamaan, Bandingkan Jumlahnya
- Menteri Riefky Minta Dukungan Senator Perkuat Ekraf Daerah untuk Buka Lapangan Kerja
- Kejagung Tetapkan Purnawirawan TNI Inisial L Tersangka Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan