Hargai Demokrasi Ala Jogjakarta

Begitupun, dengan persoalan kepala pemerintahan. Terdapat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945. Piagam tersebut diberikan Presiden Soekarno kepada Kepala Negara di daerah Yogyakarta, yakni Sri Sultan HB IX dan Pangeran Paku Alam VIII. Piagam itu merupakan jaminan status istimewa dalam politik bagi kedua kepala kerajaan yang telah bergabung dengan Indonesia.

"Ini pertaruhan, juga soal harga diri dan martabat ayah saya (HB IX, Red)," tegas ketua DPD Partai Demokrat Jogjakarta tersebut. Karena hal itu lah, Prabukusumo menegaskan, posisi dirinya tidak akan berlawanan dengan keinginan masyarakat Jogja.

Meski, Presiden SBY yang sekaligus ketua dewan Pembina DPP Partai Demokrat mendukung agar gubernur/wakil gubernur Jogjakarta melalui pemilihan. "Kita lihat dulu lah perkembangannya nanti ini bagaimana," ujarnya, enggan menyebutkan langkah nyata yang akan dilakukannya. 

Terkait sistem kesultanan yang antidemokrasi, Adik Sri Sultan yang lain, GBPH Joyokusumo menambahkan, kalau jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, Kesultanan Jogjakarta sebenarnya sudah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. "Jadi dari awal terbentuk kesultanan, bukan hanya yang kemarin-kemarin ini saja," kata Joyokusumo.