Hati-Hati Pak Jokowi, Ada Sengkuni

jpnn.com - jpnn.com - Sekretaris Jenderal Rumah Gerakan (RG) 98 Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, kondisi internal pemerintahan saat ini sudah tidak kondusif. Bahkan, ujar dia, cenderung menggerogoti wibawa Presiden Joko Widodo.
Dia menegaskan, jika didiamkan hal itu bisa membawa kegaduhan baru di dalam sistem pemerintahan saat ini.
Sayed mengatakan, adanya keputusan menaikkan tarif administrasi surat terkait kendaraan bermotor dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) tanpa penjelasan secara gamblang kepada kepala negara, menjadi suatu kejanggalan.
Sebab, kata Sayed, terkait kenaikan administrasi surat kendaraan bermotor, meskipun sudah ada Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 yang diteken presiden pada 2 Desember 2016, semestinya instansi atau kementerian terkait menjelaskan secara terbuka kepada presiden agar tidak terjadi polemik.
“Ini agar tidak terjadi kesalahan informasi," tegasnya, Jumat (6/1).
Sayed menegaskan, tidak mungkin seorang kepala negara memeriksa satu per satu. "Selaku bawahan, menteri atau instansi terkait yang semestinya memberikan laporan secara terbuka,” jelas dia.
Menurut dia, jika seorang menteri atau bawahan tidak bisa menjalankan fungsi koordinasi dengan baik, maka Presiden Jokowi harus segera memecat bawahannya tersebut.
Kemudian mengganti dengan orang yang lebih memahami pentingnya arti koordinasi. Sangat aneh dengan tidak adanya koordinasi yang baik antara kementerian dengan pihak terkait lainnya.
Sekretaris Jenderal Rumah Gerakan (RG) 98 Sayed Junaidi Rizaldi mengatakan, kondisi internal pemerintahan saat ini sudah tidak kondusif. Bahkan,
- Eks KSAL Ini Anggap Gibran bin Jokowi Tak Memenuhi Kriteria Jadi Wapres RI
- Roy Suryo Ungkap Ironi Laporan Jokowi, Dilayangkan Saat Hari Keterbukaan Informasi
- Gus Din Apresiasi Jokowi Membuat Laporan ke Polisi Soal Ijazah Palsu
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Polisi Didesak Proses Laporan Jokowi soal Kasus Ijazah Palsu
- Jokowi Lapor Polisi, Roy Suryo: Peneliti Seharusnya Diapresiasi, Bukan Dikriminalisasi