HNW Desak Pemerintah dan DPR Segera Mengisi Kekosongan Hukum soal LGBT

HNW Desak Pemerintah dan DPR Segera Mengisi Kekosongan Hukum soal LGBT
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah dan DPR untuk secepatnya mengisi kekosongan hukum soal LGBT. Foto: Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik pernyataan yang menyebut pemerintah tidak bisa melarang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Sebab, tidak ada aturan hukum yang melarang atau memberikan sanksi terhadap LGBT.

Sementara itu, Deddy Corbuzier yang memantik kontroversi soal LGBT malah merespons positif kritik dan penolakan masif dari masyarakat.

Deddy menghapus tayangan itu dan mengakui kesalahan serta meminta maaf.

Bila ada kekosongan hukum, kata Hidayat, pihak yang berwenang segera mengisinya dengan membuat aturan UU.

DPR maupun pemerintah berinisiatif mengajukan usulan RUU untuk mengisi kekosongan hukum.

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, masyarakat luas menolak LGBT dan penyimpangannya karena tidak sesuai dengan norma Pancasila dan UUD 1945.

Dia mengatakan, FPKS DPR sudah mengantisipasi kekosongan hukum terkait LGBT.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengisi kekosongan hukum soal LGBT

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News