JPNN.com 
Honorer Guru Agama Terbanyak Dikoreksi
Sabtu, 19 Mei 2012 – 04:36 WIB
Honorer Guru Agama Terbanyak Dikoreksi
JAKARTA--Kementerian Agama terbanyak mengoleksi honorer kategori satu (K1) yang bermasalah. Masalah utamanya karena salah pengertian tentang kriteria honorer K1 dan K2.
"Laporan pengaduan yang masuk kebanyakan honorer guru agama. Mereka yang sudah mengabdi di bawah 2005 itu protes karena tidak dimasukkan ke K1," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (18/5).
Meski tidak menyebutkan angka pastinya, namun Tumpak mengungkapkan, honorer K1 terbanyak adalah tenaga pendidik. Dari tenaga pendidik itu yang paling banyak mengeluhkan tidak masuk kriteria adalah guru agama.
"Mereka protes, sudah lama bekerja di bawah 2005 tapi kenapa tidak masuk K1 dan malah K2. Guru Agama di Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah merasa ada perbedaan perlakuan ke mereka dibanding guru yang mengabdi di sekolah negeri," tuturnya.
Terhadap masalah ini, Tumpak mengatakan, BKN telah menyarankan untuk mericek ke Kementerian Agama. Sebab, untuk guru agama, Kemenag lah yang punya kewenangan.
"Yang jelas perbedaan honorer K1 dan K2 hanya pada aspek pembiayaan saja. Kalau K1 dibiayai oleh APBN/APBD, sedangkan K2 non APBN/APBD," tandasnya. (Esy/jpnn)
"Laporan pengaduan yang masuk kebanyakan honorer guru agama. Mereka yang sudah mengabdi di bawah 2005 itu protes karena tidak dimasukkan ke K1," kata Kabag Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat yang dihubungi, Jumat (18/5).
Meski tidak menyebutkan angka pastinya, namun Tumpak mengungkapkan, honorer K1 terbanyak adalah tenaga pendidik. Dari tenaga pendidik itu yang paling banyak mengeluhkan tidak masuk kriteria adalah guru agama.
"Mereka protes, sudah lama bekerja di bawah 2005 tapi kenapa tidak masuk K1 dan malah K2. Guru Agama di Madrasah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah merasa ada perbedaan perlakuan ke mereka dibanding guru yang mengabdi di sekolah negeri," tuturnya.
Terhadap masalah ini, Tumpak mengatakan, BKN telah menyarankan untuk mericek ke Kementerian Agama. Sebab, untuk guru agama, Kemenag lah yang punya kewenangan.
"Yang jelas perbedaan honorer K1 dan K2 hanya pada aspek pembiayaan saja. Kalau K1 dibiayai oleh APBN/APBD, sedangkan K2 non APBN/APBD," tandasnya. (Esy/jpnn)
Baca Juga:
JAKARTA--Kementerian Agama terbanyak mengoleksi honorer kategori satu (K1) yang bermasalah. Masalah utamanya karena salah pengertian tentang kriteria
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Good Mining Practice Jadi Kunci Keseimbangan Tambang dan Lingkungan
- Soal Kecelakaan di Purworejo, Pimpinan Komisi V Mendorong Audit Transportasi Publik
- Kapsul Minyak Ikan Gabus Jadi Solusi Ampuh Bagi Penyembuhan Luka
- Lapas Narkotika Muara Beliti Rusuh, Menteri Agus Klaim Ingin Sikat HP dan Narkoba
- MUI Jabar Minta Ba’alawi dan PWI Laskar Sabilillah Berdamai
- Harga Kebutuhan Pokok Meroket, Mahasiswa Esa Unggul Berbagi dengan Warga
