Honorer K2 Jateng Tolak PPPK, Minta Diangkat jadi PNS Lewat Keppres

jpnn.com, JAKARTA - Belasan ribu honorer K2 Jawa Tengah menolak rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2021.
Mereka menilai sttaus PPPK merugikan honorer K2 karena tidak sesuai amanat PP 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
"PPPK bukan untuk honorer K2. Hak kami PNS," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Nunik Nugroho kepada JPNN.com, Sabtu (20/3).
Dia menegaskan, penyelesaian masalah honorer K2 memiliki landasan hukum yang jelas.
Kalau berdasarkan PP 56/2012 seharusnya seluruh honorer K2 difasilitasi menjadi PNS.
Selain itu kata Nunik, PPPK sangat merugikan honorer K2. Ini dilihat dari masa kerja belasan hingga puluhan tahun tidak diperhitungkan.
Kemudian sistem kerja kontrak sehingga sewaktu-waktu bisa diputus.
Menurut Nunik, bila jabatan guru dikontrak per lima tahun kemudian diputus, bagaimana jadinya sistem pendidikan di Indonesia.
Korwil PHK2I Jateng Nunik Nugroho menegaskan seluruh Honorer K2 Jateng menuntut diangkat PNS, bukan PPPK
- Begini Mekanisme Seleksi PPPK Guru 2023, P1 Tanpa Penempatan Bisa Bergembira
- Jika Usulan Formasi PPPK Guru 2023 Minim, Kemendikbudristek Siap Mengisi, Gaji dan Tunjangan Aman
- Prof Nunuk Sebut 62.465 P1 Tanpa Penempatan Dituntaskan di PPPK 2023, Ada Sistem Baru
- 5 Berita Terpopuler: Honorer K2 Minta Ijazah SMA Diakomodasi, Jokowi Kumpulkan Petinggi Negara, Ada Kabar Baru Apa?
- Honorer K2 Minta Formasi Tenaga Teknis PPPK 2023 Setara Guru, Ijazah SMA Diakomodasi
- Alasan Pembatalan Penempatan 3.043 P1 PPPK Guru 2022 Belum Klir, Ada Kabar Baru Lagi