IAW Dorong BPK Audit Investigatif Penggabungan Mahram Haji di Jabar, Ini Masalahnya

""Mereka layak disebut korban. Layaknya korban, mereka butuh pemulihan, bukan pengabaian," tegasnya kembali.

Karena itu, kata dia, IAW sebagai lembaga pengawas independen menyampaikan beberapa tuntutan terbuka kepada pemerintah dan Kementerian Agama.

Mereka meminta dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap seluruh proses penggabungan mahram di wilayah Jawa Barat, terutama Cirebon dan Indramayu.

Selain itu, IAW juga mendesak pembentukan tim verifikasi independen untuk meninjau data dan nama-nama jemaah yang berpotensi disingkirkan tanpa dasar hukum.

Kemudian pemberian kompensasi administratif dan kuota khusus bagi jemaah korban agar mereka tetap bisa diberangkatkan secara adil.

"IWA juga meminta tindakan hukum dan etik kepada ASN yang dengan sadar melanggar prinsip pelayanan publik," sebutnya.

Selain itu, IAW meminta perbaikan sistem Siskohat dan regulasi penggabungan mahram agar tak lagi ada jemaah yang jadi korban diam-diam.

"Dengan kasus Cirebon dan Indramayu ini, Menteri Agama harus sadar bahwa yang sedang dihadapi bukan sekadar tumpukan dokumen, tetapi nasib puluhan ribu orang yang berharap pada negara," ujarnya.