Jalan Tengah, PKS dan Hanura Sama-sama Ajukan Calon

jpnn.com - JAKARTA – Koalisi partai pengusung Gatot Pujo Nugroho-Tengku Erry Nuradi pada pilkada 2013 silam disarankan membahas nama-nama kandidat calon wakil gubernur Sumut secara internal. 

Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dan pengamat sosiologi politik Sabar Sitanggang punya pendapat sama, bahwa partai pengusung, terutama PKS dan Hanura, harus tetap solid, tidak perlu rebutan kursi yang telah ditinggalkan Erry karena naik posisi sebagai gubernur definitif.

Diingatkan Ray, jika partai pengusung tidak kompak, sama-sama merasa berhak atas kursi Sumut 2 itu, maka proses pemilihan justru bisa molor.

“Kalau tidak kompak, ya kursi itu akan terus kosong. Dan tidak masalah jika kursi wagub tetap kosong,” ujar Ray Rangkuti kepada JPNN kemarin (1/6).

Dikatakan, Hanura dan PKS juga tidak boleh mengabaikan partai-partai lain yang dulu ikut mengusung Gatot-Erry.  Mereka tetap harus diajak bicara karena mereka juga punya hak untuk menentukan nama yang akan disodorkan ke DPRD Sumut untuk dipilih.

Penelusuran JPNN, memang mekanisme pemilihan wakil kepala daerah tidak secara rinci diatur di dalam UU No 8 Tahun 2015 tentang pilkada.

Hanya ada pengaturan di Pasal 176 ayat (1), yang bunyinya, “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.” 

Tidak dijelaskan berapa calon yang harus disodorkan partai pengusung. Nah, dalam kasus kekosongan wakil walikota Palembang, Sumsel, pimpinan DPRD setempat berinisiatif konsultasi dengan Kemendagri.