Jangan Gadaikan Netralitas Polri
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro mengatakan Kepolisian RI hendaknya berpegang teguh kepada undang-undang, khususnya UU Polri yang memerintahkan Korps Bhayangkara itu untuk netral dalam kancah politik praktis.
Dia menegaskan bahwa netralitas Polri adalah harga mati dan jangan terseret rayuan politik yang bisa mendegradasi nama baik institusi baju cokelat tersebut.
Nizar mengatakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga harus bertindak tegas terhadap semua personel Polri yang diduga berpihak pada calon tertentu.
"Jangan gadaikan netralitas Polri untuk kepentingan sesaat. Rakyat sydah cerdas dan akan memantau setiap gerak langkah Polri. Jangan sampai rakyat menjadi apriori terhadap Polri," ungkap Nizar.
Menurut Nizar, langkah Kapolri Tito mencopot Wakapolda Maluku Brigjen Hasanuddin karena terindikasi memihak calon gubernur tertentu patut diapresiasi.
Namun, Nizar mengatakan akan lebih baik lagi jika Tito juga bertindak atas dilantiknya Komjen M Iriawan sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.
Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo maupun Mendagri Tjahjo Kumolo tidak mengaku sebagai pengusul dilantiknya Komjen Iriawan. "Daripada Polri jadi bulan-bulanan kritik publik, lebih baik Kapolri mengusulkan kepada presiden dan mendagri membatalkan pengangkatan Komjen M Iriawan sebagai Pj gubernur Jawa Barat," kata Nizar. (boy/jpnn)
Ketua DPP Partai Gerindra menyarankan Polri hendaknya berpegang teguh kepada undang-undang, khususnya UU Polri yang memerintahkan Korps Bhayangkara untuk netral
Redaktur & Reporter : Boy
- PUI Nilai Polri Sukses Mengamankan Arus Mudik Lebaran
- Kapolri Jamin Beri Pelayanan Terbaik Bagi Keluarga Korban Kecelakaan Tol Japek
- Penjelasan Kapolri soal Korban Kecelakaan di Tol Japek
- Prodewa Nilai Kapolri Sukses Mengamankan Pemilu 2024
- Kapolri dengan Senang Hati Bakal Hadir di Sidang MK
- Reaksi Yusril soal TPN Ganjar-Mahfud Minta Kapolri Dihadirkan di Sidang MK