Jangan Sampai Koalisi Pendukung Jokowi – Ma’ruf jadi Gemuk dan Bergelambir

Eddy menjelaskan sebenarnya koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf tidak seberapa gendut. Pemberian kritik antarkoalisi, masih bisa saja terjadi. ”Check and balances masih bisa dilakukan sekali pun koalisi tersebut dibilang gendut,” katanya. Dia menambahkan, kritik membangun merupakan hal biasa yang selalu terjadi di setiap koalisi.

Dia memberikan contoh yang terjadi di PAN selama mereka bergabung dengan Indonesia Adil dan Makmur. Mereka, sering berbeda pendapat dengan parpol lainnya. Namun, hal tersebut selalu mereka utarakan secara tegas. Sebagai kritik membangun (check and balances, Red), yang memberikan perbaikan di kubu koalisi tersebut.

Secara tidak langsung, Eddy menjelaskan hal itu pun juga bisa diterapkan di kubu pemerintahan saat ini. ”Tapi saya tidak bilang mendukung ya, saya hanya menyatakan andai itu terjadi seperti apa ke depannya,” kilah Eddy.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya tidak menutup diri terhadap partai dari luar yang ingin bergabung ke dalam koalisi pendukung Jokowi – Ma’ruf. “Kami selalu terbuka, baik koalisi di parlemen maupun pemerintahan,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Namun, kata dia, tidak menyatukan gagasan politik antara dua koalisi yang sebelumnya berseberangan selama pemilu. Ace menyatakan, perbedaaan dua kubu koalisi sanagt tajam selama kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Partai koalisi Prabowo – Sandi selalu melontarkan kritik tajam terhadap Jokowi.

BACA JUGA: Pertemuan Gubernur Ganjar dan Eks Napiter, Ini yang Dibahas

Misalnya, kata dia, mereka mengritik utang luar negeri yang dianggap menumpuk. Selain itu, mereka juga mengritisi proyek infrastruktur yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi. “Mereka juga mengkritik keras kebijakan ekonomi yang dilaksanakan Presiden Jokowi,” terang jubir TKN Jokowi – Ma’ruf itu.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah jika mereka diterima dalam pemerintahan Jokowi – Ma’ruf, apakah mereka bisa langsung menyesuaikan diri. Jangan sampai mereka malah menjadi hambatan politik selama pemerintahan. Sebab, hal itu akan sangat menganggu jalannya pemerintahan.