Jelang Pendaftaran PPPK 2023, Masalah Honorer Bertumpuk-tumpuk, Ini Daftarnya

"Kami Pol PP non-PNS atau honorer meminta pemerintah memerhatikan kami untuk diangkat menjadi PNS," kata Ketua Umum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdilah kepada JPNN.com, Selasa (9/5).

Mereka mendasarkan tuntutannya pada Pasal 256 Ayat 1 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Massa honorer Satpol PP sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa, juga beraudiensi dengan Komisi II DPR RI dan Kemendagri, juga dengan para wakil rakyat di daerahnya masing-masing.

Bagi mereka, PNS harga mati. Bukan menjadi PPPK apalagi PPPK Part Time. (sam/jpnn)