Jusuf Kalla: Implementasi SDGs Butuh Partisipasi Masyarakat Sipil

Sementara itu, Haris Azhar menambahkan partnership perlu melibatkan perwakilan dari kelompok marginal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat (indigenous people) yang selama ini terabaikan. Sebab, menurut Haris, SDGs mempunyai prinsip no one leave behind.

Karena itu, Wakil CSO ini mengusulkan langsung kepada Jusuf Kalla agar pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi SDG.  

“Pemerintah dan CSO perlu memikirkan untuk bentuk partnership itu,” kata Hariz.

Menanggapi rencana pembentukan Sekretariat Bersama, Jusuf Kalla menegaskan pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk implementasi SDGs. Program PBB ini, menurut Jusuf Kalla, akan diintegrasikan dalam RPJM.

Ia mengatakan telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari kuratif menjadi lebih preventif.

Karena sifat SDGs yang lintas sektor, JK mengatakan akan memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai koordinator.

“Jika hanya Kementerian Kesehatan tidak akan bisa berjalan karena sifatnya lintas sektor,” kata Jusuf Kalla.

Menanggapi itu Senior Adviser INFID Mickael Bobby Hoelman, menjelaskan sekretariat bersama atau sekber bukan kantor atau lembaga baru, apalagi kementerian baru.