Kelola Aset Negara, Geo Dipa Kantongi Dukungan KPK
jpnn.com - jpnn.com - Pemerintah sudah menetapkan proyek energi panas bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Geo Dipa Energi (Persero) sebagai salah satu obyek vital nasional. Karenanya, BUMN ini menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjaga aset negara.
Demikian disampaikan oleh Corporate Secretary Geo Dipa Endang Iswandini kepada pers terkait pertemuan dengan pimpinan KPK di Jakarta kemarin, Kamis (19/1)
“Kemarin petang, manajemen Geo Dipa telah melakukan silaturahmi dan bertemu dengan pimpinan KPK di Gedung KPK, untuk bertukar informasi mengenai BUMN ini dalam rangka mendukung komitmen pemerintah menyelesaikan proyek listrik 35.000 MW," ujarnya melalui keterangan pers yang diterima JPNN, Jumat (20/1).
Endang menjelaskan, selain menjalin kerja sama, dalam pertemuan tersebut pihak Geo Dipa juga meminta dukungan penuh dari lembaga anti korupsi untuk melakukan pengawasan. Pihak KPK juga secara serius meminta Geo Dipa menjaga asetnya dengan baik.
"Alhamdulilah, KPK mendukung upaya penyelamatan aset negara ini, dan memang KPK sangat concern untuk untuk menyukseskan proyek listrik pemerintah, di mana Geo Dipa juga mengelola aset negara berupa pembangkit listrik energi terbarukan tenaga panas bumi," tambahnya.
Pertemuan dihadiri langsung lima pimpinan KPK. Hadir pula Deputi Pencegahan Pahala Nainggolan serta Direktur Penelitian dan Pengembangan Wawan Wardiana.
Sedangkan dari dari pihak Geo Dipa adalah Direktur Utama Riki Ibrahim, Komisaris Utama Achmad Sanusi, Direktur Keuangan M ikbal Nur, serta Direktur Umum dan SDM Aulijati Wachjudiningsih.
Endang menjelaskan, saat ini PT Geo Dipa mengelola aset negara dalam sektor energi berupa lapangan dan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang berada di dua lokasi yakni Dieng dan Patuha dengan potensi masing–masing 400 MW.
Pemerintah sudah menetapkan proyek energi panas bumi yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Geo Dipa Energi (Persero) sebagai
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan