Kemendagri Minta Pemda Mempercepat Realisasi APBD
jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Kementerian yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga mengimbau pemda tidak ragu dalam melaksanakan kegiatan dan anggaran yang sudah ditetapkan.
Terlebih lagi, sudah ada dukungan yang kuat dari forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), termasuk aparat pengawas internal pemerintah (APIP) maupun aparat penegak hukum (APH).
"Daerah tidak perlu ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dan sudah ditetapkan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni dalam keterangannya diterima di Jakarta, Rabu (9/11).
Fatoni menekankan daerah perlu memulai kegiatan sejak awal tahun, sehingga masyarakat dapat segera merasakan dampak pembangunan. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga bisa segera meningkat, sehingga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Agar uang segera beredar di masyarakat dan segera dibelanjakan, ekonomi di daerah bisa bergerak, swasta juga terpancing untuk membelanjakan uangnya,” kata Fatoni.
Dia meminta pemda agar melakukan percepatan kegiatan dan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban, baik fisik maupun keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Meskipun melakukan percepatan kegiatan, kata Fatoni, pemda harus memegang prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran.
Kemendagri meminta pemda mempercepat realisasi APBD. Jangan ragu melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.
- Mendagri Tito Ingatkan Pemda Jangan Terlena Meski Inflasi Nasional Terkendali
- Sadali Ie Dilantik jadi Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Tito Berpesan Begini
- Sekjen Kemendagri Ungkap Penghargaan Prestasi Penyelenggaraan Pemda Berdasarkan LPPD
- DKJ Bakal Alokasikan 5 Persen APBD Buat Kelurahan
- Sumedang Raih Penghargaan Pemda Berkinerja Tinggi Tingkat Nasional dari Kemendagri
- Mendagri Tito Tekankan soal Pembangunan Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau