Kementerian PDT Dukung Pemprov Sumbar
Tuntaskan Daerah Tertinggal
Jumat, 03 September 2010 – 22:44 WIB
JAKARTA - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) menyambut baik terobosan baru pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang bertekad menuntaskan sejumlah nagari, desa dan jorong di sembilan kabupaten di Sumbar yang saat ini masih dalam status daerah tertinggal. "Sikap Kementerian PDT jelas, yakni menyambut baik terobosan baru yang diambil oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk menuntuskan daerah-daerah tertinggal," kata Menteri PDT Helmy Faishal Zaini, saat menerima Gubernur Irwan Prayitno bersama 9 bupati asal Sumbar, di kantor Kemen PDT, Jakarta, Jumat (3/9). Penanganan daerah dan kawasan tertinggal, lanjutnya, tidak bisa diselesaikan dengan sepihak. Sektor hulu dan hilir harus ditangani secara bersamaan sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkeadilan dan pemerataan.
Konsekuensi dari sikap menyambut baik tersebut, kata Helmy Faishal Zaini, institusi ini segera menyusun sejumlah program pembangunan dan bersinergi dengan kementerian terkait untuk memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah tertinggal di Sumbar.
Baca Juga:
"Apalagi tadi gubernur memberi batas waktu dua tahun untuk menyelesaikan daerah-daerah tertinggal dan saya lihat para bupati pun punya niat yang sama, jelas ini sebuah tantangan menarik pula bagi Kementerian PDT. Karena tantangan gubernur itulah pula maka dalam pertemuan ini saya melibatkan Sesmen PDT dan seluruh deputi serta biro terkait untuk terlibat dalam pertemuan yang sangat strategis ini," tegasnya.
Baca Juga:
JAKARTA - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen PDT) menyambut baik terobosan baru pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang bertekad
BERITA TERKAIT
- Jaksa Beberkan Peran Sentral Eks Bupati Kuansing Dalam Kasus Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Ani Sofian Melantik 850 PPPK Pemkot Pontianak, Ini Pesannya
- Rahima Istri Mantan Gubernur Jambi Dituntut 4 Tahun 5 Bulan Penjara
- Eks Bupati Kuansing Sukarmis Ditahan Jaksa terkait Korupsi Rp 22,6 Miliar
- Kementan Mengevaluasi Upsus Antisipasi Darurat Pangan di Kalimantan Selatan
- Bayar Gaji Ribuan PPPK, Pemkab Banyuwangi Mengalokasikan Rp 250 Miliar Per Tahun