Kepala BKN Blak-blakan soal Pendataan Non-ASN, Honorer Bodong Siap-siap Saja

Sementara, terkait masih ada 120 instansi yang belum menyertakan SPTJM, Bima memberikan penjelasan.
Dikatakan, memang ada bupati yang karena ingin berhati-hati, memerlukan kecermatan sehingga terlambat menyerahkan SPTJM.
Namun, lanjutnya, memang ada kepala daerah yang tidak jelas sikapnya terkait SPTJM ini.
“Ada juga yang tidak jelas, mau memberikan SPTJM atau tidak,” ungkap Bima Haria.
Siapkan 3 Opsi Penyelesaikan Honorer
Sebelumnya, pada rapat tersebut Azwar Anas mengatakan pemerintah terus mencari solusi terbaik dalam penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer.
Dia menyebut ada tiga alternatif solusi penyelesaian untuk mengakomodasi tenaga non-ASN atau honorer.
Tiga alternatif solusi itu masing-masing ada kelebihan dan kekurangan yang perlu dicermati oleh seluruh pihak.
"Ada tiga solusi yang ditawarkan, yaitu tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, atau diangkat sesuai dengan skala prioritas," urai Azwar Anas.
Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengungkap fakta soal pendataan tenaga non-ASN atau honorer. Bagaimana honorer bodong?
- Honorer Non-Database BKN Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu atau Ikut Seleksi CPNS
- Khusus Honorer Ini Tetap Bekerja Meski Gagal PPPK 2024, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: Ada Uang Setoran Masuk, Banyak NIP CPNS & PPPK Terbit, Memalukan dan Tidak Elegan
- Daftar Nama Instansi Pusat Selesai NI PPPK & NIP CPNS 2024, Alhamdulillah
- Jadwal Tes PPPK Tahap 2 di 53 Tilok Sudah Keluar, Segera Cetak Kartu Peserta
- Banyak NIP CPNS & PPPK 2024 Terbit, SK Malah Minim, BKN Siapkan Fitur Baru