JPNN.com 
Ketua MPR Sebut 5 Masalah Demokrasi yang Harus Cepat Ditangani Sebelum Pemilu 2024
Dia menilai semua itu diakibatkan beberapa hal, seperti program pendidikan kewarganegaraan yang tidak memadai.
“Munculnya polarisasi politik, dan ketiga, informasi kinerja pemerintah yang tidak mudah diakses atau dimengerti,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurut Bamsoet, agenda revitalisasi demokrasi, bermuara pada satu tujuan besar, yakni mengembalikan demokrasi pada rakyat.
“Mengembalikan cara pandang dan perlakuan, bahwa demokrasi, kedaulatannya di tangan rakyat,” sambungnya.
Langkah strategisnya ialah memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
“Kedua, meminimalkan politik identitas dalam Pemilu. Ketiga, menyusun program-program riil bagi masyarakat oleh para elit politik. Keempat, memberikan dukungan terhadap penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu, untuk menjaga integritas mereka,” imbuhnya.
Kelima, dia menilai revitalisasi demokrasi paling penting adalah, mendorong segenap elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Ilmuwan menyepakati, demokrasi modern adalah popular control. Di mana, semua urusan publik senantiasa dalam pengawasan rakyat, sang pemilik kedaulatan,” tegasnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pengelolaan demokrasi di Indonesia menyisakan sejumlah persoalan yang menjadi PR, terutama sebelum Pemilu 2024.
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Inas Zubir Bicara Krisis dan Peluang Masa Depan Hanura di Tengah Keterpurukan
- Forum Purnawirawan TNI Usul Copot Wapres Gibran bin Jokowi, Pengamat: Ekspresi di Negara Demokrasi
- Said Aldi Instruksikan Konsolidasi OKP Hingga ke Tingkat Bawah
- Jokowi Tempuh Jalur Hukum Perihal Tudingan Berijazah Palsu, Pengamat Politik Boni Hargens: Ini Pelajaran Berdemokrasi
- Soal Tuduhan Ijazah Palsu Kepada Jokowi, Pengamat: Kegagalan Memaknai Demokrasi dan Cara Beroposisi yang Sehat
.jpeg)
