Khawatir Terjadi Perpecahan soal PT

Meskipun begitu, dia mengingatkan bahwa sidang paripurna mendatang hanya mengesahkan draf RUU Pemilu menjadi RUU inisiatif DPR. RUU ini nantinya masih akan dibahas bersama pemerintah. Alternatifnya antara dibahas Komisi II DPR atau dibentuk pansus tersendiri.

Karena itu, lanjut Priyo, belum saatnya menghabiskan energi besar dengan memvotingnya pada sidang paripurna mendatang. Karena apapun hasil dari voting itu masih sangat mungkin dimentahkan kembali ketika pembahasan bersama pemerintah nanti.

’’Saya sarankan jangan voting dulu. Belum saatnya. Kalau sudah dibahas bersama pemerintah, di situ finalnya, suka atau tidak suka,’’ ujar Ketua DPP Partai Golkar, itu. Priyo mengusulkan draf itu nantinya menampung kedua opsi tersebut. ’’Biarkan draf itu nanti apa adanya saja,’’ tegas Priyo.

Secara terpisah, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) mengatakan angka PT 3 persen sudah cukup untuk memastikan sistem presidensialisme berjalan efektif. Menurut dia, efektif atau tidaknya sistem presidensialisme tidak bisa semata-mata dengan membatasi keberadaan parpol di parlemen. ’’Itu memang cara yang enteng, tetapi risikonya juga tidak sedikit,’’ katanya.