Kolaborasi TPIP dan TPID Mampu Meredam Gejolak Harga Pangan

Kolaborasi TPIP dan TPID Mampu Meredam Gejolak Harga Pangan
Meredam gejolak harga. Ilustrasi/foto: Dokumentasi JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras yang meningkat di 79 daerah.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.

“Ini yang menjadi catatan; Sumatera Barat inflasinya 7,43 persen, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, Riau 6,81 persen dan daerah lainnya. Jadi terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan,” kata Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.

Pakar ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya.

Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.

Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.

“Mengingat ini komoditas ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari BI (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabai rawit, cabai merah dan bawang merah,” ujarnya.

Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi untuk memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.

Pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antarlembaga dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan di awal tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News