Konflik di Internal PPP Melebar

Sedikit berbeda, Ketua DPC PPP Kabupaten Bandung Barat, Samsul Maarif menyikapi dengan tenang kekisruhan di internal partainya. Namun dia juga tidak terima dengan pemecatan RY. Samsul berpendapat, mekanisme pemecatan di PPP tidaklah mudah.

Selain harus melalui rapat pleno, pemecatan juga harus melalui mekanisme pemanggilan yang bersangkutan dengan melayangkan surat peringatan (SP).

"Manakala ada kader bermasalah sebelum dipecat terlebih dahulu diberikan SP sebanyak tiga kali dan yang bersangkutan dipanggil untuk konfirmasi permasalahannya. Jika SP dan pemanggilan telah dilakukan sebanyak tiga kali tapi masih bermasalah jugan baru rapat pleno pemecatan digelar. Sementara, pemecatan empat Ketua DPW termasuk DPW Jawa Barat, belum menempuh itu, jadi kami sebagai DPC menyikapinya secara santai," papar Samsul.

DPC PPP Cianjur pun menilai keputusan yang diambil DPP salah langkah. Wakil Ketua DPC PPP Kabupaten Cianjur, Cecep Syaepudin mengatakan, DPP perlu melakukan koreksi langkah yang telah diambil. Dugaan rencana untuk menggulingkan posisi SDA perlu disikapi dengan bijak.    
    
“Ini (pemecatan, red) harus ada klarifikasi, jangan mengambil langkah instan,” ujarnya kepada Radar Cianjur (Radar Bogor Group). Pemecatan harus melalui mekanisme forum rapat DPP dan mengundang kader yang bersangkutan.
    
Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Muhammad Said, pemecatan RY cs tidak beralasan. Selain itu, dia juga menyoroti soal mekanisme pemecatan terhadap RY yang dinilai tidak tepat. Permasalahan yang terjadi di DPW seharusnya bisa diselesaikan dengan baik.
    
’’Saya mengusulkan jika memang terjadi masalah dengan ketua DPW Jawa Barat, penyelesaiannya dengan cara duduk bersama dengan baik, jangan sampai di-publish ke masyarakat lebih baik diselesaikan dengan baik,” ujarnya.(ran/sal/agp/mld/yaz)