Konflik SARA dan Haji jadi Catatan Kritis Bagi Kemenag
Jumat, 28 Desember 2012 – 00:02 WIB
Radityo juga menyinggung keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk sebagai amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurutnya, sampai saat ini manfaat UU itu belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat lantaran aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Presiden maupun Peraturan Pemerintah (PP) tak kunjung diterbitkan.
Padahal, sebut Radityo, ada potensi besar dari pengelolaan zakat. "Jika dioptimalkan, dana yang dikelola dari zakat bisa mencapai Rp 20 triliun per tahun," tegasnya.
Sementara untuk kinerja Kementerian Sosial (Kemensos), Radityo menyoroti lumpuhnya program yang harusnya dapat memperkuat ikatan sosial di antara kelompok masyarakat. Menurutnya, program-program Kemensos seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Rumah Layak Huni atau Program Keluarga Harapan (PKH) jangan hanya menonjolkan hal-hal fisik semata.
"Masyarakat juga perlu dibimbing untuk membentuk ikatan sosial. Jadi program juga harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Artinya jangan mendikte dengan top down, tapi bottom up yang melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat," cetusnya. (ara/jpnn)
JAKARTA - Komisi VIII DPR yang membidangi keagamaan dan sosial membuat catatan kritis tentang kinerja kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Nikmati Kemewahan Layanan Kesehatan Bedah Orthopedi-Vaskular di RS Premier Bintaro
- Jaring Potensi Petani Muda, Inilah 75 Nominee Young Ambassador Agriculture Pilihan Kementan
- Cetak Instruktur Fitness, PKS Konsisten Membangun Gaya Hidup Sehat di Masyarakat
- Perkumpulan Kader Bangsa Ingin Prabowo-Gibran Fokus Pada 3 Isu Ini
- Pakar Lingkungan UNP Sebut Air yang di Atas Baku Mutu Tidak Dapat Lagi Dikonsumsi
- Specta Jateng Open Tennis Tournament 2024 Disambut Warga dengan Antusiasme Tinggi