KPK Bergerak ke Ambon, 2 Mobil Disita
jpnn.com, AMBON - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil yang diduga hasil suap, gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa (TSS).
Mobil itu disita KPK setelah menggeledah sejumlah tempat di Kota Ambon, Maluku.
"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diduga terkait perkara, di antaranya dua unit mobil, dokumen-dokumen terkait aliran sejumlah uang yang diduga dinikmati oleh tersangka TSS dan kawan-kawan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (1/2).
Fikri mengatakan penggeledahan itu dilakukan di kediaman Tagop, rumah pihak swasta Ivana Kwelju, dan sebuah kantor.
Barang bukti yang disita bakal dibawa ke Gedung KPK, Jakarta Selatan. Para saksi juga akan dikonfirmasi mengenai barang temuan KPK itu.
"Bukti-bukti ini masih akan dianalisis kembali dan disita untuk melengkapi berkas perkara," ujar Fikri.
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa, serta dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman dan Ivana Kwelju.
Ivana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
KPK melakukan penyitaan terhadap dua mobil yang diduga hasil suap mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa. Sejumlah dokumen juga ditemukan penyidik.
- Bagaimana Sikap KPK soal Istri Rafael Alun yang Diduga Terima Aliran Uang Korupsi
- 5 Berita Terpopuler: Pengangkatan Honorer Mendesak, SK PPPK Setara PNS, Sama-Sama Harus Loyal dan Berintegritas
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya
- Usut Kasus Korupsi, KPK Panggil Senior Vice President Investasi PT Taspen
- Eks Penyidik KPK Minta Nurul Ghufron Mundur karena Terlibat dalam Mutasi ASN Kementan