KPK Beri Peringatan Khusus untuk 9 Wakil Rakyat Ini
KPU tidak ikut campur. Namun, data LHKPN bakal dibutuhkan KPU setelah pemilu. Anggota dewan yang terpilih lagi tapi belum punya LHKPN tak bisa dilantik.
''Karena itu sudah ketentuannya,'' ujarnya.
KPK sebenarnya sudah jauh-jauh hari bersurat ke DPRD Surabaya. Sebab, batas akhir sebenarnya tahun lalu.
Namun, KPK menambah batas waktu hingga akhir Maret lalu. ''Mungkin supaya pengurusannya tidak menumpuk di dekat-dekat pelantikan, makanya diberi batas waktu,'' ujar mantan komisioner KPU Surabaya tersebut.
BACA JUGA : Baru 6 Persen Pejabat Negara yang Lapor Kekayaan ke KPK
Hak-hak anggaran tidak akan diberikan kepada anggota dewan terpilih jika tidak memiliki LHKPN.
Bukan hanya anggota dewan, caleg yang bukan incumbent juga diwajibkan mengurus LHKPN.
Ada sembilan anggota DPRD Surabaya yang belum melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi
- Gelar Evaluasi dan Asistensi, Kementan Siap Kawal Program Wajib Tanam Bawang Putih
- CEO Indodax: TPPU Dengan Aset Kripto Justru Mudah Dilacak
- Sukses Tertibkan PSU Perumahan, Pemkot Denpasar Raih Penghargaan dari KPK
- KPK Menyita Kantor DPC NasDem di Sumut, Diduga Dibeli Pakai Uang Korupsi
- Saut Situmorang Desak KPK Transparan soal Peran Shanty Alda di Kasus Gubernur Malut
- Nurul Ghufron Mangkir, Dewas KPK Tunda Persidangan Etik