KPU Tak Kompak Soal Perppu KTP

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata belum satu suara soal perlunya penerbitan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang melegalkan penggunaan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menggunakan hak pilih di Pilres mendatang.

Anggota KPU yang setuju Perppu beralasan hak konstitusional warga negara jangan sampai hilang karena masalah teknis. Sementara yang menolak Perppu mendalihkan pendapatnya bahwa Perppu KTP tersebut bisa memunculkan kerawanan kecurangan.

Anggota KPU I Gusti Putu Artha adalah anggota KPU yang setuju Perppu. Menurutnya, hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. “Jangan karena hal-hal teknis, hak konstitusional warga negara malah hilang,” ujar Putu di Jakarta, Selasa (23/6).

Soal kemungkinan penyalahgunaan KTP, Putu menegaskan bahwa hal itu sebenarnya bisa dicegah. Caranya, ketua RT ataupun ketua RW bisa menjadi saksi di TPS. "Jadi orang yang menunjukkan KTP saat akan memilih pada hari pemungutan suara harus bisa membuktikan dirinya sebagai warga setempat," lanjutnya.