LaNyalla Sampaikan Sejumlah Arahan Kepada Tim Kerja PPHN DPD RI

“Dewan Perwakilan Daerah dibentuk sebagai pemenuhan keterwakilan aspirasi daerah dalam tatanan pembentukan kebijakan di tingkat pusat. Maka dalam penyusunan haluan negara, DPD RI juga perlu dilibatkan karena ini menyangkut kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Sementara itu Jimly Asshiddiqie mengatakan, rapat koordinasi antara Timja Politik PPHN dan Pimpinan DPD sangat diperlukan. Hal ini dilakukan agar ada kesamaan visi dan misi dari para senator mengenai pokok-pokok haluan negara yang akan diusulkan DPD.

“Target saya supaya tim ini memiliki kesamaan visi misi, punya persepsi yang sama soal apa yang harus kita kerjakan. Kekompakan internal 136 orang anggota DPD RI diperlukan dalam mempersatukan persepsi terkait Kelembagaan DPD RI. Ini pekerjaan yang serius,” katanya.

Menurut Prof Jimly, PPHN harus merupakan akumulasi dan integrasi mengenai rencana panjang mengenai pembangunan Indonesia kedepan. Tentunya dalam hal ini keterlibatan daerah menjadi salah satu isu sentral.

“Rancang bangun panjang Indonesia ini kan termasuk pembangunan daerah-daerah, maka DPD harus dilibatkan secara khusus,” ucapnya.

Terkait haluan negara, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan perlunya benang merah serta barometer menyangkut ideologi. Ia juga menyoroti mengenai reformasi dengan berbagai perkembangan yang sudah tidak sesuai dengan garis besar haluan negara (GBHN) terdahulu.

“Berbekal pengalaman Uni Soviet, negara besar, itu reformasi yang gagal dan terbelah menjadi belasan negara. Itu bisa terjadi kalau kita berjalan tanpa haluan negara yang jelas. Dengan adanya haluan bisa mengatur banyak hal agar kita tidak terseok-seok,” papar Nono.

Pentingnya pembaharuan PPHN juga disampaikan oleh Made Mangku Pastika, yang pernah menjadi Gubernur Bali. Perbedaan kepentingan politik dinilai menjadi salah satu hal yang menghambat pembangunan di daerah.