Laporan Keuangan Buruk, Pemda Diminta Gandeng BPKP
Minggu, 27 Mei 2012 – 23:37 WIB
JAKARTA -- Pemerintah daerah diminta menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik di masing-masing pemda. Pasalnya, sistem pengelolaan keuangan di daerah masih buruk. "Masalah ini harus dituntaskan, seiring dengan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang kini telah mulai menyentuh daerah," tegasnya.
"Para gubernur, bupati, walikota serta jajaran birokrasinya harus kerja sama dengan BPKP. Ini agar terhindar dari berbagai penyimpangan serta tindakan penyelewengan keuangan negara," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar, Abubakar dalam keterangan persnya, Minggu (27/5).
Sebagai auditor internal pemerintah, lanjutnya, BPKP dapat memberikan perbaikan atas laporan keuangan pemda sehingga saat BPK melakukan pemeriksaan, laporan keuangannya sudah clear. Politisi PAN ini mengaku prihatin dengan buruknya sistem pengelolaan keuangan di daerah. Ini ditandai dengan banyaknya laporan keuangan daerah yang belum mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
Baca Juga:
JAKARTA -- Pemerintah daerah diminta menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang
BERITA TERKAIT
- Peringatan Hari Otda Nasional, Wali Kota Denpasar Terima 2 Penghargaan, Selamat!
- Aktivis 98 Sebut Selama Era Jokowi Praktik KKN Dipertontonkan Secara Vulgar
- Usut Kasus Investasi Bodong, KPK Bakal Panggil Dirut Taspen Antonius Kosasih
- Kekurangan Guru Makin Besar, Pengangkatan Honorer Menjadi PNS & PPPK Mendesak Dilakukan
- Sadali Ie Dilantik jadi Pj. Gubernur Maluku, Mendagri Tito Berpesan Begini
- KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Kasus Korupsi Amarta Karya