Masa Distribusi Dana BOS Diperpanjang
Jumat, 11 Maret 2011 – 07:37 WIB
Fasli menerangkan, jika proses baru ini tetap dijalankan di tahun-tahun berikutnya, harus ada peraturan pemerintah (PP) yang mengatur sistem distribusi BOS oleh pemerintah kota dan kabupaten. "Semuanya harus lancar, tidak boleh telat," terang mantan Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) tersebut.
Plt Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Suyanto menjelaskan, Kemendiknas sudah terlalu mentolerir sikap kabupaten dan kota tersebut. Menurunya, surat perpanjangan masa jatuh tempo yang ditandatangani Mendiknas M. Nuh tertanggal 8 Maret itu harus dipatuhi pemerintah kabupaten dan kota.
"Ini sudah surat ketiga yang dikirim Menteri. Sedangkan saya sudah berkali-kali memita walikota dan bupati untuk segera mentransfer dana BOS," ujar Suyanto.
Anehnya, tambah Suyanto, tahun ini meskipun penyaluran dana BOS molor, tidak muncul gejolak. Ini berbeda dengan tahun lalu ketika dana BOS telah sediki. "Langsung ada protes ke kita," kata dia. Protes itu muncul dari pemerhati pendidikan, hingga pihak sekolah penerima dana BOS.
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) terkesan mengangkat bendera putih terhadap persoalan distribusi dana Bantuan Operasional
BERITA TERKAIT
- Sumbangsih MMSGI Ciptakan Pendidikan yang Inklusif
- Hardiknas 2024: Pertamina Goes To Campus Siap Hadir di 15 Kampus, Catat Waktunya!
- Universitas Terbuka Luncurkan MBKM Expo, Cetak Generasi Unggul & Kompetitif
- Belajar Digitalisasi Kenotariatan, INI German Federal Chamber of Notaries Teken MoU
- UKI Undang Dosen Asal Belanda untuk Perkuat Kolaborasi Global
- Alumni USAHID Luncurkan Program Orang Tua Asuh