Mendagri Diminta Selektif Lempar Wacana

JAKARTA - Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Padang, Saldi Isra menilai gagasan untuk memindahkan penanganan sengketa hasil Pemilukada ke Pengadilan Tinggi atau ke Mahkamah Agung adalah wacana keliru. Menurut Saldi Isra pemindahan penanganan sengketa itu justru berpotensi jadi lahan korupsi baru.

"Gagasan Mendagri itu sangat keliru karena perkaranya bersifat prioritas yang sangat rawan dengan praktek korupsi," kata Saldi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (8/7).

Ditambahkan, jika wacana tersebut dibiarkan bergulir dan pada akhirnya penanganan perkara Pemilukada dipindahkan ke Pengadilan Tinggi ataupun ke MA, maka dapat dipastikan warga akan menyaksikan berbagai keputusan sengketa Pemilukada yang aneh dan tidak mencerminkan keadilan.

Terkait dengan alasan Mendagri pentingnya memindahkan penanganan sengketa hasil Pemilukada atas pertimbangan efisiensi dan menekan cost Pemilukada, bagi Saldi Isra argumentasi tersebut belum sebanding dengan traumatik masyarakat disaat berurusan dengan pengadilan. “Justru kita membawa ke MK karena trauma dengan pengadilan. Dulu pengadilan banyak yang memutus aneh-aneh, karena itu lalu ada upaya ke MK,” ungkapnya.