Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi

Oleh: Juliaman Saragih

Menilai Sirkulasi Elite Partai Politik Sejak Era Reformasi
Pengurus Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) Juliaman Saragih. Foto: Dokpri for JPNN.com

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia. Partai ini berdiri pada 20 April 1998, yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an.

Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini. Partai ini lahir tidak terlepas dari gerakan reformasi 1998 yang menuntuk adanya pembenahan dalam segala sistem di Indonesia, salah satunya sistem politik. Dengan demikian, setiap orang diberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. 

Kelahiran PKS erat kaitannya dengan gerakan Islam berbasis massa kampus dan cendekiawan yang muncul sebagai tanggapan atas tekanan politik pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam. Gerakan ini ditandai dengan mulai maraknya kegiatan kajian Islam dan meluasnya penggunaan jilbab di kampus-kampus sekuler Indonesia pada era 1980-an.

Presiden PKS pertama Prof. Dr. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc, yang menjabat 1998-1999. Ia merupakan Guru Besar Agama Islam di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Presiden PKS kedua Dr. Ir. H. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. Nur Mahmudi, yang menjabat 1999-2001, dan mantan Walikota Depok Jawa Barat selama 2 (dua) periode, yakni 2006-2010 dan 2010-2015. Pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada era Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. 

Presiden PKS ketiga Hidayat Nur Wahid, yang menjabat 2000-2004. Hidayat pernah menjabat sebagai ketua MPR RI pada 2004-2009. 

Presiden PKS keempat Tifatul Sembiring, yang menjabat 2004-2009. Tifatul juga menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan wakil presiden Budiono pada periode 2009-2014. 

Lembaga Kajian Isu Publik (LKIP) mencoba melacak sirkulasi elite partai politik sejak berdiri hingga saat ini dengan tujuan agar publik memiliki gambaran dan menilai sejauh mana partai politik menerapkan demokrasi dalam partai politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News