Menurut F-PKB, Posisi Nelayan dan Petambak Garam Masih Lemah

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR Jazilul Fawaid menyatakan, posisi nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam di Indonesia sangat lemah. Hal itulah yang mendorong DPR berinisiatif mengusulkan dibuatnya regulasi sebagai pelindung sekaligus menjamin kesejahteraan mereka.

Ini ditegaskan Jazilul saat membuka diskusi bertajuk diskusi bertajuk "Nasib Nelayan di Tengah Poros Maritim Dunia" - Membedah RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam di ruang Fraksi PKB DPR, Rabu (21/10).

Hadir dalam acara itu Kapoksi Komisi IV FPKB Daniel Johan dan sejumlah politisi lintas fraksi di DPR. "PKB ingin mengawal RUU Nelayan ini secara serius, sebab posisi nelayan, petambak garam, pembudidaya ikan, posisi yang masih lemah," kata Jazilul.

Melalui RUU tersebut, DPR ingin mendorong agar secara struktural posisi nelayan dan petambak garam diperhatikan pemerintah. karena itu RUU ini harus dibuat sesempurna mungkin untuk dilaksanakan.

Di sisi lain, pihaknya menyayangkan data yang dimiliki pemerintah seringkali tidak lengkap dan akurat tentang nelayan. "Pernah saya tanya Menteri Kelautan, berapa jumlah nelayan miskin yang jelas alamatnya, selalu KKP merujuk data BPS," ujar Wakil Ketua Bangar DPR itu.

Ia juga menyebutkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan nelayan ke depan harus berbasiskan data akurat. Mereka harus mendapatkan pembinaan dan harus jelas tata niaganya. Apalagi industri hilir sektor perikanan cukup menjanjikan.

"Kita kalah jauh dibandingkan Thailan, padahal produk turunan ikan banyak sekali, tepung, minyak ikan dan produk lain. Inilah ke depan yang harus jadi tanggung jawab negara," pungkasnya. (fat/jpnn)