MPR: Jangan Hanya Mengejar Kekuasaan

Firman menjelaskan bila Presiden dan atau Wakil Presiden berhalangan tetap maka MPR-lah yang memilih mereka.
Meski dalam kekuasaan ada ‘power sharing’ atau pembagian kekuasaan namun dirinya menghkawatirkan proses yang terjadi. Sebab ‘power sharing’ akan melemahkan check and balance.
“Untuk itu jangan sampai ‘power sharing’ melemahkan pengawasan kekuasaan,” tegasnya.
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro, yang dalam kesempatan tersebut juga menjadi narasumber diskusi, menyebut hasil Pemilu 2019 akan menghasilkan koalisi besar. Bila koalisi besar terjadi maka akan membuat sistem ‘eksekutif heavy’.
Dari ‘eksekutif heavy’ inilah membuat apa yang dimaui oleh pemerintah akan diiyakan oleh parlemen.
“Ini pernah terjadi dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tuturnya.
Bila ‘eksekutif heavy’ terbangun maka check and balance akan susah terjadi.
Untuk itu dirinya mengajak civil society, media massa, untuk melakukan pengawasan. Check and balance menurut alumni Universitas Jember itu penting agar demokrasi berjalan efektif.
Partai politik dibangun untuk mengejar kekuasaan namun harus diimbangi dengan nurani dan mendahulukan kepentingan bangsa.
- Wakil Ketua MPR Ungkap Butuh Penyesuaian Kebijakan untuk Menguatkan Lembaga Penyiaran
- Pembekalan CPNS Setjen MPR, Sekjen Siti Fauziah Tanamkan Pentingnya Adaptasi Teknologi
- Waka MPR Eddy Soeparno Optimistis MBG hingga Kopdes Merah Putih Bikin Ekonomi Tumbuh
- HNW Dukung Rencana Prabowo Ingin Biaya Haji Indonesia Lebih Murah Dari Malaysia
- Waka MPR Lestari Moerdijat Ungkap Perlunya Identifikasi Masalah Perempuan dengan Tepat
- Al Hidayat Samsu MPR Sebut Rakyat Butuh Perlindungan Nyata di Tengah Gejolak Tarif AS