MPR Mengimbau Demokrasi dan Nomokrasi Harus Jadi Panduan Hidup

''Tahun depan disebut sebagai tahun politik sehingga perlu rekomendasi hukum tata negara yang tepat sehingga yang dihasilkan dari FGD ini sangat relevan,” paparnya.

Ketua Keluarga Alumni Fakultas Hukum (KAFH) Unsoed itu meminta para peserta FGD untuk mengevaluasi sistem hukum tata negara yang ada.

''Penting juga mengevaluasi apakah implementasi undang-undang kita sudah sesuai dengan harapan masyarakat” tuturnya.

Masyarakat diberi ruang kebebasan dalam bersikap dan menyatakan pendapat.

Namun, struktur hukum tidak kuat.

Menurut dia, hal tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum.

“Di sini pentingnya demokrasi dan nomokrasi berjalan dengan imbang,” tegasnya.

Ma'ruf menjelaskan, demokrasi dan nomokrasi harus menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila yang harus dipahami secara menyeluruh.