MPR Mengimbau Demokrasi dan Nomokrasi Harus Jadi Panduan Hidup

Refleksi 2021, menurut pria asal Banyumas ini, bisa menjadi embrio dan dikembangkan pada 2022.

Kemudian, Ma'ruf mendorong APHTN-HAN agar merespons isu-isu global.

“Jangan sampai kita melupakan isu regional dan global ini,” tuturnya.

Isu-isu global perlu ditanggapi sehingga hukum yang ada bisa merespons dinamika pemasalahan regional dan global.

Rektor Universitas Jember Dr. Ir. Iwan Taruna M. Eng., IPM., mengatakan, bicara soal hukum tata negara tidak terlepas dari MPR.

“Sebab, salah satu tugas MPR adalah mengkaji sistem hukum tata negara,” ujarnya.

FGD ini diharapkan mampu mengevaluasi dinamika hukum pada 2021 dan mencari formulasi terbaik yang bersifat konstruktif. (mrk/jpnn)