JPNN.com 
Oknum Imigrasi Diduga Gunakan Dokumen Palsu untuk Gandakan Paspor CPMI
Dia menyebutkan hal ini tentunya sangat merugikan para pelaku penempatan yang telah bersusah-payah mengikuti prosedur resmi demi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia.
"Mulai dari sebelum, semasa, dan setelah bekerja keluar negeri. Tiba-tiba begitu mudahnya diberangkatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab hanya mementingkan keuntungan semata," ujar Kautsar.
Dia menyebutkan pihaknya telah membuat surat resmi kepada Dirjen imigrasi dengan menyampaikan nama dan nomor paspor PMI yang telah terdaftar dalam SISKO Siap Kerja agar tidak digandakan.
Dia menyebutkan paspor PMI tersebut dalam proses uji coba secara resmi untuk penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi.
"Harapan kami Dirjen Imigrasi seharusnya mengikuti himbuan Presiden Jokowi dan Kapolri untuk ikut berperan aktif bersama jajarannya memberantas sindikat TPPO bukan memberikan celah Pembuatan pasport ganda," tegasnya.
Dia juga berharap Presiden Jokowi memperhatikan nasib anak-anak bangsa yang menjadi korban mafia TPPO.
"Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak bangsa terutama PMI dari sindikat TPPO bersama imigrasi sebagai garda terdepan," pungkas Kautsar.
Hal senada juga dilontarkan oleh Wasekjen 1 Komnas LP-KPK Amri Abdi Piliang.
BP2MI berhasil mengggagalkan pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) nonprosedural yang akan diberangkatkan ke negara di Timur Tengah.
- Menaker Ida Komitmen Terus Tingkatkan Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia di Makau
- Gelar Halalbihalal dengan PMI di Malaysia, Ini Pesan Menaker Ida
- Imigrasi Batam Sudah Terbitkan 27.820 Paspor pada Triwulan Satu 2024
- Wamenaker: Kami Berharap Pemerintah Arab Saudi Berikan Kesempatan Kerja Bagi PMI
- RUMI Garap Film Dokumenter 'Pilihan' Tentang Pekerja Migran
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Secara Menyeluruh Harus Segera Diwujudkan
