Pakar Hukum Pidana Anjurkan Polri Garap Ahok Usai Pilkada
jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyarankan agar Polri bijak dalam melihat kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Menurutnya, proses penyelidikan di tengah proses pilkada, rentan ditunggangi oleh oknum tak bertanggung jawab.
"Kita paham mempolitisasi suatu isu mengenai hal SARA dalam sebuah pilkada sudah menjadi bumbu alam demokrasi khususnya Indonesia," kata Faisal dalam keterangannya, Jumat (14/10).
Faisal menerangkan, Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pesan di media agar tidak mentersangkakan seorang calon kepala daerah saat pilkada.
Jika ada unsur pidananya, kata dia, lebih baik diproses setelah pilkada selesai, karena sarat dengan muatan politis. Ia mengharapkan Polri harus arif dan bijaksana dalam menangani kasus seperti ini.
"Jangan sampai hal ini akan menjadi senjata utama dalam pilkada-pilkada lainnya," ujar dia.
Meski begitu, Faisal menuturkan bahwa Polri tetap bisa melakukan proses terhadap dugaan penistaan agama oleh Ahok.
"Silakan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti ada tidaknya unsur pidananya. Lakukan investigasi secara matang jangan setengah-setangah seperti potongan YouTube dan transkrip yang tersebar tetap harus utuh," jelas dia.
JAKARTA - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Borobudur, Faisal Santiago menyarankan agar Polri bijak dalam melihat kasus dugaan penistaan
- Dendi Suryadi Unggul Dalam Survei JJI Sebagai Bakal Cabup Kukar 2024
- Forkabi Apresiasi Kinerja Heru Budi, Sebut Layak Maju di Pilgub Nanti
- Pilkada 2024: Anies - Ahok Masuk Bursa Cagub-Cawagub di PDIP
- Respons Hasto PDIP soal Duet Anies - Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2024, Tidak Disangka
- Anggota DPR Ini Menyoroti Serangan Israel ke Palestina, Singgung soal Genosida
- Pilgub DKI: Sri Mulyani, Risma, Andika Perkasa hingga Adi Wijaya Masuk Radar PDIP