PD Desak Reshuffle Menteri

Hal senada juga dijelaskan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Dia menyatakan ada tujuh kementerian yang dinilai lemah dalam kinerjanya. Di antaranya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pelaksanaan evaluasi oleh UKP4 itu di tujukan pada kasus TKI dan keimigrasian yang tidak tuntas. Juga dari aspek hukum, semua penengah hukum Polri, Kejaksaan, dan KPK harus singkron semua. PD juga menyoroti kementerian sektor infrastruktur pekerjaan umum.

”Selain itu sektor perikanan dan kelautan yang tidak optimal. Ini mungkin sekaligus sebagai PR bagi Menteri PU Djoko Kirmanto dan juga Menteri Perikanan dan Kelautan Fadel Muhammad yang juga Waketum Golkar,” katanya.

Dia pun mendesak agar kementerian di bidang infrastruktur harus lebih lancar, begitu juga di pertanian harus bisa mewujudkan swasembada beras, daging, dan gula. Selain itu Jafar juga mengimbau kementerian di sektor ekonomi untuk bekerja optimal. Khususnya, rencana pencabutan subsidi BBM oleh Menteri ESDM Darwin Saleh. “Tentunya BBM pada waktu ada subsidi tidak menaikkan BBM subsidi menjadi membengkak,” tutur Jafar.

Namun PD enggan disebut meminta Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet. “Reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Presiden yang menilai, kita tidak menyarankan. Namun, PD menjamin reshuffle tidak akan dibahas di Setgab Koalisi. Karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Tapi kalau diminta tentu bisa menyarankan,” ujar Jafar.