PD Desak Reshuffle Menteri

Sementara itu Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan seharusnya dengan prerogatif Presiden dan dukungan data yang obyektif tentang kinerja para pembantunya, SBY harus cepat melakukan reshuffle. “Atau para menteri dengan jantan yang gagal melaksanakan program atau Instruksi Presiden, maka seharusnya mengajukan mundur. Jangan hanya mau jabatan, tapi tidak bisa kerja dengan optimal,” kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo, lemahnya penyelenggaraan pemerintahan harus dijawab dengan ketegasan presiden. Presiden harus serius membenahi kelemahan di 50 persen sektor kementerian tersebut. “Karena menunjukkan dengan jelas kelemahan koordinasi pemerintah, interdep-nya lemah, masih kuatnya egoisme sektoral. Di sisi lain menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan di tingkat departemen atau lembaga non departemen,” tandasnya.

Sementara, Wasekjen DPP PKS menilai, munculnya isu reshuffle tersebut hanya sebagai  pengalihan isu. “Ide reshuffle yang digagas PD dipastikan akan jadi isu panas dan kontroversial baru, tapi seperti biasa, nggak jelas ujungnya. Dan paling-paling yang terjadi beralihnya isu dari kasus hukum (Nazaruddin) yang sekarang sedang marak ke isu reshuffle,” duganya. (dil)