PDIP: Sistem Pencegahan Korupsi Mandul
jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP sungguh merasa geram dan marah atas berbagai tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan kemanusiaan.
Hasto mengatakan partai sudah memberikan sanksi tertinggi yang dilakukan yaitu pemecatan seketika, tidak mendapat bantuan hukum dan mengakhiri karier politik kader yang tersangkut kasus rasuah.
Namun, Hasto heran mengapa korupsi masih terjadi. Begitu banyak kepala daerah yang ditangkap, lalu apakah memang sudah begitu rusak karakter dan mentalitas atau karena sistem pemilihan langsung yang mendorong sikap koruptif, atau pencegahan korupsi yang mandul.
"Dan pada kenyataannya apakah kita lebih asyik menikmati drama OTT tersebut?” katanya, Minggu (10/6).
Hasto menambahkan, PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya pemberantasan korupsi dan tercatat sebagai partai yang langsung memberikan sanksi maksimum bagi para koruptor.
“Saat ini saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya?" katanya.
Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar.
"Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92 persen," ungkap Hasto.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara panjang lebar soal pemberantasan korupsi dan OTT kepala daerah
- Terima Aspirasi Masyarakat, Jurnalis Senior Harry Daya Maju Pilwako Pontianak 2024
- Siap Maju Pilbub Mubar, Fajar Hasan Mendaftar ke PDIP
- Ketimbang Urus Kasus Connie, Polisi Disarankan Buka Pengusutan Dugaan Korupsi Tambang
- Wahai Noel, Ini Bukan soal Jokowi, Bagi Megawati Anak Ranting Sangat Penting
- Sekjen PDIP: Otto Mungkin Lupa Pernah Meminta Bu Megawati Jadi Saksi
- Amicus Curiae Megawati ke MK Bisa Tak Diterima, Ini Penyebabnya