Pemda Lalai, Pengelolaan DAK Amburadul

JAKARTA-  Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Freddy Numberi menyesalkan sikap beberapa pemerintah daerah dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasalnya, akibat kelalaian dalam melakukan monitoring terhadap pengelolaan dana tersebut mengakibatkan berbagai penyimpangan terjadi sehingga catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau dilihat dari hasil temuan BPK di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), yang disclaimer itu kebanyakan karena penyaluran DAK. Sedangkan pengelolaan keuangan pusat baik-baik saja.” kata Freddy dalam rapat kerja dengan PAH IV DPD RI, Rabu (29/7).

Karena itu, Freddy Numberi meminta daerah-daerah penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus melakukan monitoring dengan sangat ketat serta mempertanggungjawabkan bantuan yang diterimanya. "Demikian juga DPRD diharapkan ikut mengawasi eksekutif dalam mengelola DAK tersebut," kata dia lagi.

Freddy menambahkan ada banyak contoh bantuan dari pemerintah pusat berupa cool storage dan SPBU hanya disia-siakan pemerintah daerah. "Padahal itu seharusnya digunakan untuk mensejahterakan petani, nelayan, dan masyarakat pesisir,” kata Freddy.