Pemerintah Minta Peningkatan Utang Swasta Diwaspadai

Pemerintah Minta Peningkatan Utang Swasta Diwaspadai
Pemerintah Minta Peningkatan Utang Swasta Diwaspadai

jpnn.com - JAKARTA - Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan. Berdasarkan rilis profil utang Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Pemerintah turun dari posisi 116,1 miliar dollar AS pada 2012, menjadi 114,2 miliar dollar AS pada 2013.

Namun, yang perlu dikhawatirkan justru pertumbuhan utang swasta di tanah air yang telah mendorong rasio utang/PDB yang pada 2013 mencapai rasio 30,24 persen.

"Meskipun rasio ini masih tergolong aman, namun kita semua perlu mencermati peningkatan jumlah utang luar negeri swasta," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah di Jakarta, kemarin (24/2).

Firmanzah menuturkan, posisi utang luar negeri swasta non-bank mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Yakni dari 103,2 miliar dollar AS menjadi 116,4 miliar dollar AS pada akhir 2013. Sementara, utang luar negeri Bank Sentral mengalami penurunan dari posisi 9,9 miliar dollar AS pada akhir 2012 turun menjadi 9,2 miliar dollar AS pada akhir 2013.

"Kenaikan justru terjadi pada kelompok Swasta non-bank yang meningkat 23 miliar dollar AS pada 2012 naik menjadi 24 miliar dollar AS pada akhir 2013," tuturnya.

Firmanzah mengakui, secara agregat, rasio utang Indonesia masih relatif rendah apabila dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN dan negara emerging market lainnya.

Dia mencontohkan, Singapura pada 2012 memiliki utang mencapai 100 persen, Malaysia 52,5 persen dan Thailand 41,6 persen. Sementara sejumlah negara emerging seperti Brazil memiliki rasio sebesar 68 persen, Afrika Selatan 38 persen dan India sebesar 68 persen.

Meski begitu, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) itu menekankan, peningkatan utang swasta yang tumbuh pesat belakangan ini, tetap perlu dicermati.

JAKARTA - Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan. Berdasarkan rilis profil utang Bank Indonesia (BI), utang luar negeri Pemerintah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News