Pencairan DBH Migas Banyak Kendala

"Untuk itu, Komite IV DPD RI mengajak semua komponen untuk ikut terlibat dalam pembahasan masalah DBH Migas tersebut. Kita akan menghadirkan pimpinan DPD RI, Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, anggota komite IV DPD RI dan DPR asal Riau, gubernur daerah penghasil migas, DPRD penghasil Migas, bupati dan walikota di Provinsi Riau, serta undangan lainnya yang berasal dari kalangan kampus,’’ terangnya.    

Gafar Usman menambahkan, pada acara nanti pihaknya akan menghadirkan pengamat perminyakan DR Kurtubi. Dia berharap, semiloka ini nantinya dapat memberikan dukungan subtantif kepada DPD RI agar mampu melaksanakan kewenangannya sesuai amanat konstitusi serta aspirasi masyarakat. DPD juga diharapkan dapat dukungan subtantif dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang APBN, pertimbangan terhadap RUU APBN, dan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah khususnya mengenai DBH Migas.

"Yang tak kalah penting tentunya memberikan input bagi penyempurnaan mekanisme dan pencairan DBH migas termasuk lifting minyak,’’ ujar Gafar. Target yang akan dicapai dari acara semiloka ini nantinya menurut Gafar antara lain untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khusunya soal DBH Migas. ’’ Kita brharap nantinya akan terujud penyempurnaan sistem dan mekanisme penghitungan dan pencairan Dana Bagi Hasil Migas,’’ pungkasnya.

Ditambahkan Ghafar, setelah acara semiloka tersebut, pihaknya akan melanjutkan kunker ke Kota Dumai dan Kabupaten Siak selama dua hari Rabu dan Kamis (10-11 Maret). (yud/jpnn)