Pengadilan yang Bisa Larang Buku

Pengadilan yang Bisa Larang Buku
Pengadilan yang Bisa Larang Buku
JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam-MPO (HMI-MPO) berjanji akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan UU 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang Cetakan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhammad Chozin, Ketua Umum HMI-MPO setelah putusan MK selesai diucapkan. “Kita akan terus pantau pelaksanaan keputusan ini. Dan keputusan ini harus dibuktikan sampai kedaerah-daerah nantinya,” kata Chozin (13/10).

Menurutnya, pihak HMI-MPO berkepentingan agar sumber-sumber dan akses pengetahuan dapat terus terbuka bagi kaum intelektual muda. “Ini adalah progress yang bagus bagi bangsa ini,” katanya.

Tercatat, salah seorang anggota HMI-MPO yakni Muhidin Dahlan sendiri terkena imbas adanya implementasi UU tersebut. Muhidin adalah termasuk salah seorang pengarang buku yang bukunya dicekal oleh Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.  “Kita mengharapkan agar buku harus masuk pengadilan. Karena memang tidak pernah dilakukan uji isi buku itu apa,” tukas Muhidin.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Islam-MPO (HMI-MPO) berjanji akan mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan UU 4/PNPS/1963 Tentang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News