Penguasa Terapkan Hukum Sesuai Selera, Anies Serukan Tolak Negara Kekuasaan

jpnn.com, LUBUKLINGGAU - Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan ingin mengembalikan marwah kehidupan bernegara supaya Indonesia tetap menjadi negara hukum.
Hukum mestinya mengatur para pengampu kuasa, bukan sebaliknya seperti yang belakangan ini marak terjadi.
"Kita ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum, tapi akhir-akhir ini banyak aturan bisa diubah sesuai selera. Akankah ini dibiarkan? Bolehkah ini diteruskan?" ujarnya dalam pertemuan dengan pimpinan pondok pesantren dan tokoh agama di Pondok Pesantren Modern Ar-Risalah, Lubuk Linggau, Sumatra Selatan, Senin (18/12).
Calon presiden nomor urut 1 itu menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan.
Ini berarti, hukum diatur oleh orang-orang yang memegang kuasa.
Padahal idealnya, kata Anies, negara hukum berjalan dengan prinsip hukum yang mengatur penguasa.
Karena itulah, hal ini tidak boleh dibiarkan saja hingga akhirnya membuat Indonesia benar-benar menjadi negara kekuasaan.
Mantan Gubernur Jakarta itu lantas menekankan perlu adanya perubahan.
Anies Baswedan menilai perubahan aturan yang menyesuaikan kehendak penguasa itu sebagai indikasi bahwa Indonesia mulai menjadi negara kekuasaan
- Jan Maringka: JM Podcast Membedah Problematika Hukum di Indonesia
- RUU Polri Dinilai Membuat Polisi Superbody
- KPK Periksa Project Manager PT Mega Alam Terkait Dugaan Korupsi Fasilitas Kredit di LPEI
- Pemerintah Sahkan UU Perampasan Aset, KPK Siap Tindak Tegas Koruptor
- Beri Kuliah Program Doktor, Bamsoet Ingatkan Pentingnya Keseimbangan Demokrasi dan Hukum
- Ahli Hukum Mempekuat Dalil BUKA dalam Sidang PKPU Melawan Harmas