Peringkat Indonesia Hanya Naik Dua Digit

jpnn.com - JAKARTA - Upaya pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukan hasil positif. Peringkat Indonesia dalam Corruption Perception Index  (CPI) yang dirilis Transparency International tahun ini mengalami peningkatan, meskipun hanya dua digit.

Dalam rilis yang disampaikan Transparency International, Indonesia meraih skor CPI, 34 poin. Skor itu hanya naik dua digit dibanding 2013, 32 poin. Dengan skor tersebut Indonesia menempati posisi 107 sedunia. "Kenaikan yang hanya dua poin ini membuat posisi Indonesia masih berada di skor rata-rata bawah CPI kawasan Asean, Asia Pasifik dan Komunitas G-20," ujar Sekjen Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko.
      
Skor rata-rata CPI di Asean ialah 39 poin, Asia Pasific 43 poin dan Komunitas G-20 54 poin. Untuk kawasan Asean, skor CPI Indonesia berada di bawah Singapura (84), Malaysia (52), Filipina (38) dan Thailand (38). Danang mengatakan ada delapan sumber data yang digunakan penilaian untuk CPI. 
      
Sumber data itu antara lain, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Economist Intelligence Unit Country Risk Ratings, Global Insight Country Risk Ratings, World Competitiveness Yearbook, Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence, Political Risk Services International Country Risk Guide, World Economic Forum Executive Opinion Survey  dan World Justice Project Rule of Law Index.
      
Nah, skor di bawah rata-rata yang didapat Indonesia diantaranya dari Economist Intelligent Unit. "Metode penilaian ini antara lain melihat apakah ada kebiasaan pembayaran suap untuk mendapatkan kontrak atau layanan publik," jelas Danang.
      
Indonesia juga jatuh dalam penilaian Political and Economic Risk Consultancy. Penilaian ini terkait sejauh mana korupsi terjadi di level pemerintahan. Penilaian buruk lainnya terdapat pada World Justice Project yang mengukur sejauh mana penyalagunaan wewenang di lembaga publik. Salah satu skor CPI yang diatas rata-rata didapat melalui penilaian Bertelsmann Foundation Transformation  yang mengukur efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi.
      
Wakil Kepala PPATK Agus Santoso mengatakan skor CPI yang diraih Indonesia itu sebenarnya sebuah keprihatinan. "Yang saya amati penilaian ini selama enam tahun hanya naik enam poin. Ini menunjukan masyarakat juga belum ingin berubah sepenuhnya. Contoh gampangnya saja, terkait kebiasaan menyuap," ujar Agus.
      
Menurut dia pemberantasan korupsi tidak bisa mengandalkan pada instansi penegak hukum. Namun masyarakat juga harus berperan dengan tidak membiasakan prilaku koruptif terjadi di lingkungannya. Dalam peluncuran CPI itu, Agus juga mendorong peran aktif masyarakat mencegah terjadinya praktek korupsi.
      
"Kalau anda mengalami atau mengetahui hal-hal berbau korupsi dan tidak ada tindak lanjut dari instansi terkait, lapor saja ke kami. Kami ada tim pengaduan masyarakat," ujarnya. Menurut dia, PPATK bisa langsung mengakses database transaksi mencurigakan seseorang yang ditengarai melakukan korupsi.
      
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengungkap lembaganya tak bisa bekerja sendirian tanpa peran serta masyarakat. Sejauh ini KPK berupaya mendorong peran aktif masyarakat melakukan pencegahan korupsi melalui berbagai hal. (gun)