Permainan KPU Daerah Kasat Mata

jpnn.com - JAKARTA--Koordinator Tim Advokasi DPP PAN Didi Supriyanto menyatakan salah satu penyebab terjadi permainan di internal Mahkamah Konstitusi (MK) karena Komisi Pemilu Umum (KPU) baik pusat dan daerah serta Bawaslu dan Panwaslu, tidak bekerja maksimal.

Menurut Didi, jika penyelenggara Pemilu bisa bekerja maksimal, sengketa pilkada tidak harus diselesaikan di MK.

"Saya melihat kekonyolan di MK ini karena KPUD-nya enggak beres. KPUD ada yang main-main kerjanya, tidak disiplin dengan aturan. Mereka juga sering menyalahgunakan kewenangan dengan kasat mata," ujar Didi dalam diskusi 'Konflik Hukum : Putusan DKPP vs MK' di Jakarta, Rabu, (16/10).

Bahkan selama ini, kata Didi, KPUD cenderung berpihak pada salah satu calon dalam Pilkada. Inilah, kata dia, mengapa penyelenggaraan Pilkada cenderung selalu mengalami kecacatan. Hal ini, tuturnya, ditambah Bawaslu dan Panwaslu yang tidak cukup memiliki taring untuk menyelesaikan dan mengawasi pelanggaran Pilkada.

Didi mengingatkan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kinerja KPU dan Bawaslu agar tidak bertindak menyimpang.

"Kita harusnya konsisten awasi KPU, sampai KPUD, Bawaslu dan Panwaslu. Kalau mereka kerjanya betul dan konsisten, saya yakin enggak ada kasus sampai ke MK," kata Didi

Dalam hal ini, kata Didi, kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga sangat penting karena bisa mengawasi sekaligus memberi sanksi pada para penyelenggara Pemilu.

"Sekarang anggota KPU-KPUD, Bawaslu-Panwaslu sudah gemetaran takut dipanggil DKPP kalau kerja enggak benar. Harusnya memang begitu, ada yang awasi sehingga Pilkada bisa dijalankan dengan baik," tandas Didi. (flo/jpnn)