JPNN.com 
Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK Molor, Apakah Ini Penyebabnya?
Rabu, 09 September 2020 – 07:31 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi minta pemerintah memperjelas sumber anggaran gaji PPPPK. Foto: tangkapan layar TV Parlemen
Desakan juga disuarakan Hugua. Anggota Komisi II DPR RI ini meminta pemerintah segera mengangkat 51 ribu PPPK yang sudah direkrut Februari 2019.
Pemerintah jangan lagi mengulur-ulur dengan berbagai macam alasan.
"Enggak usah banyak alasan pemerintah. NIP dan SK itu hak PPPK. Mereka sudah direkrut melalui prosedur resmi (pada Februari 2019, red). Apa lagi yang dimasalahkan? Jangan cari-cari alasan lagi," serunya. (esy/jpnn)
Komisi II DPR RI mendesak pemerintah memperjelas sumber anggaran gaji dan tunjangan PPPK.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
BERITA TERKAIT
- 2.825 PPPK Kota Padang Terima SK, Hendri Septa: Tetap Disiplin & Meningkatkan Kinerja
- Kabar Terbaru PP Manajemen ASN, Honorer Menunggu PermenPAN-RB Saja ya
- Gitagama: Setiap PPPK Itu Gajinya Berbeda
- 5 Berita Terpopuler: Honorer di Database BKN Diusulkan jadi PPPK, yang Tercecer Minta Ikut Seleksi, Piye Toh?
- Presiden Ingin Urusan Honorer Tuntas Tahun Ini, Pemda Mangkir Layak Diberi Sanksi
- Honorer Tendik Tercecer Minta Ikut Seleksi PPPK 2024, Pakai Data Dapodik
