Persaudaraan 98 Dukung Penuh Keputusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Persaudaraan 98 Wahab Talaohu mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materiil Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Wahab menyebut keputusan MK tersebut telah melalui proses yang panjang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil.
"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," ujar dia dalam siaran persnya, Senin (16/10).
Menurut dia, para hakim MK juga telah melaksanakan tugasnya bekerja secara proporsional, professional, independen, dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.
"Keputusan MK dimaksud telah memenuhi rasa keadilan karena telah menjunjung tinggi hak asasi manusia, melindungi hak dasar warga negara," ujar dia.
Wahab menyebut keputusan MK itu juga sesuai dengan tren demografis dan perkembangan zaman di mana telah terjadi akselerasi kepemimpinan nasional yang layak diisi oleh kaum muda.
"Kami Persaudaraan 98 siap berada di garda terdepan untuk membela keputusan MK karena sesuai dengan cita-cita, nilai dasar dan prinsip Reformasi 98 di mana adanya melindungi hak warga negara untuk dipilih dan memilih," ujar dia.
MK sudah membacakan putusan soal gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan sejumlah pihak.
Persaudaraan 98 menyatakan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres dan cawapres.
- Tokoh Sumbar & Bundo Kanduang Minta MK Putuskan Pemilu Ulang DPD RI
- Di Hadapan Hakim Konstitusi, Gerindra Sebut KPU Menggelembungkan Suara NasDem di Jabar
- Respons Sikap Kubu PKB, Hakim MK: Republik Kalau Orangnya Begini, Kacau Semua Nanti
- MK Mulai Hari Ini Akan Sidangkan Ratusan Perkara Sengketa Hasil Pileg 2024
- KPU RI Tunjuk Pieter Ell jadi Kuasa Hukum Sengketa Pileg 2024
- Hukum dan Etika Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi