PKS: Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
"Harusnya Pemerintah mengeluarkan Perpres sesuai putusan MA saja. Bukan membuat aturan baru yang membuat rakyat resah," ungkap Mulyanto.
Ia menambahkan, di tengah masa darurat pandemi Covid-19 dan di saat umat Islam pengin khusyuk mengoptimalkan ibadah di sepuluh hari terakhir Ramadan, pemerintah semestinya peka dan peduli dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Pemerintah sepatutnya tahu bahwa saat ini sebagian masyarakat sedang kesulitan, usaha banyak yang tidak jalan, gelombang PHK mulai terjadi dan biaya kebutuhan hidup meningkat.
Jadi, kata dia mengingatkan, jangan ditambah berat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Setop wacana kenaikan BPJS. Di mana nurani pemerintah terhadap rakyatnya yang sedang menderita?" tanya Mulyanto.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS ini minta Pemerintah mau melihat dan mendengar permintaan rakyat.
Dia menyarankan di tengah pembagian bansos yang tidak jelas dan tak merata, lebih baik pemerintah meningkatkan empati kepada rakyat. Jangan malah membuat kekecewaan mereka makin dalam.
"Mari fokus pada penangan Covid-19 dan membantu meringankan beban rakyat, bukan malah mengintimidasi mereka dengan rencana kenaikan iuran BPJS," pungkas Mulyanto. (boy/jpnn)
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengecam kebijakan pemerintah, yang kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan.
Redaktur & Reporter : Boy
- Habib Aboe Tegaskan PKS dan PKB Siap Bekerja Sama di Pilkada Serentak 2024
- Menaker Ida Sebut Dokumen Program K3 Nasional 2024-2024 untuk Tingkatkan Kemajuan
- Soal Putusan MK, HNW Singgung Perbaikan untuk Pemilu ke Depan
- Lestari Moerdijat: Gaya Hidup Sehat Harus jadi Perhatian Bersama
- PKS Bakal Sambangi Markas PKB Malam Ini, Bahas Pertemuan Cak Imin-Prabowo?
- Bagaimana Sikap PKS dan NasDem di Pemerintahan Prabowo-Gibran? Begini Kata Surya Paloh