PKS Dorong Penguatan Otonomi Daerah, Ini Alasannya

Mayoritas Daerah Bergantung Pusat
Guru Besar IPDN Djohermansyah Johan mengungkapkan sejumlah catatan evaluatif pelaksanaan otonomi dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Faktanya sebagian besar daerah masih bergantung dana transfer dari pusat.
Dia menyebut saat ini sebagian besar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia belum mandiri secara fiskal sehingga pembiayaan APBD sangat bergantung pada transfer dana dari Pemerintah Daerah.
"Hal ini perlu komitmen kepala daerah untuk kreatif dan inovatif menghadirkan sumber-sumber ekonomi baru yang diorientasikan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat daerah," ungkap Prof Djo.
Terakhir Djohermansyah mengingatkan bahwa fenomena resentralisasi dan de-otonomisasi dalam produk legislasi nasional telah menghambat gerak laju kemandirian ekonom Daerah.
Di sisi lain, Gubernur NTB Zulkieflimansyah menceritakan pengalaman NTB dalam menciptakan peluang ekonomi di tengah pandemi.
Menurutnya, ada hikmah di balik pandemi yang membuat pemda dan masyarakat NTB lebih kreatif mendorong pertumbuhan ekonomi didaerah tanpa menyandarkan sepenuhnya pada APBD.
Doktor Zul memaparkan kesuksesan NTB menyelenggarakan event internasional Moto GP yang telah medorong akselerasi pembangunan infrastrukur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta transformasi budaya masyarakat NTB menjadi lebih percaya diri.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan pihaknya mendukung penguatan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah.
- Penerbangan Haji 2025: Asep Minta Garuda Indonesia Beri Pelayanan Terbaik
- Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN
- Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Marwan Demokrat: Saatnya Pemerintah Ambil Langkah Nyata & Terukur
- Waka MPR Eddy Soeparno Optimistis MBG hingga Kopdes Merah Putih Bikin Ekonomi Tumbuh
- Kepala BGN Curhat kepada DPR: Seluruh Struktural Kami Belum Menerima Gaji
- Al Hidayat Samsu MPR Sebut Rakyat Butuh Perlindungan Nyata di Tengah Gejolak Tarif AS